BUMN,Kekuatan BUMN sebagai Organisasi, Jasa Pembiayaan Milik Negara dan Struktur Revenue BUMN

Nama : Hafiyya Shabrina(23213833)

                                                                                                        Kelas : 2EB15

1. Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara

BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara sering ditafsirkan bahwa

negara berkuasa penuh terhadap kinerja BUMN. Sehingga BUMN

menjadi tergantung kepada siapa yang memerintah dan yang

menjalankannya.

·         BUMN menjadi fokus perhatian masyarakat, karena adanya gap

            antara fasilitas yang dimiliki BUMN dengan harapan masyarakat.

·         BUMN beroperasi dengan dukungan fasilitas penuh (modal,

            perlakuan, sektoral). Sedangkan masyarakat sangat berharap

            mendapatkan manfaat dari keberadaan BUMN yang belum bisa

            terpenuhi secara optimal.

Kekuatan BUMN :

a. Jumlah Dan nilai aset yang besar

b. Posisi Dan bidang usaha yang strategis

c. Akses ke kekuasaan lebih besar

d. Akses ke sumber pendanaan, khususnya Bank pemerintah lebih

besar

e. Perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta

f. Definisi negara sebagai pemilik dan pemerintah sebagai regulator

sulit untuk dipisahkan dan melekat pada BUMN itu sendiri.

Kelemahan BUMN :

a. Keterlibatan birokrasi dengan kepentingannya menimbulkan penyimpang-an

policy direction yang merugikan BUMN sendiri

b. Policy direction yang merugikan timbul karena adanya kepentingan elite

BUMN yang ditampilkan melalui formal policy

c. Birokrat di BUMN sulit membedakan dirinya sebagai birokrat atau profesional

perusahaan, sehingga menimbulkan political cost yang sulit diukur

d. Aset yang besar dan tidak disertai utilitas optimal berakibat over-investment

dan pemborosan yang membebani BUMN itu sendiri

e. Kemudahan dari negara adalah bentuk subsidi yang setara dengan cost bagi

rakyat banyak

f. Perlakuan istimewa negara kepada BUMN menjadikannya tidak

peka terhadap lingkungan usahanya, lemah dalam persaingan,

tidak lincah dalam bertindak, lamban mengambil keputusan,

sehingga hilangnya momentum yang berakhir pada kerugian

g. Privileges yang diberikan birokrasi harus dikompensasi dengan

memberikan kemudahan kepada pihak lain melalui policy

direction yang menjadi political cost bagi BUMN.

h. Keterlibatan birokrasi dalam BUMN yang berlangsung lama

sering menyulitkan direksi untuk bertindak objektif.

2. Macam-macam Perusahaan milik Negara:

Perbankan:

PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)

PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)

PT Bank Tabungan Negara (BTN)

PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)

PT Bank Mandiri Tbk

Asuransi

PT Asuransi ABRI (ASABRI)

PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)

PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)

PT Asuransi Jasa Raharja

PT Asuransi Jiwasraya

PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

PT Jamsostek

PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)

PT Taspen

Jasa Pembiayaan

PT Danareksa

PT Kliring Berjangka Indonesia

Perum Pegadaian

PT Permodalan Nasional Madani

PT PANN (Persero)

Perum Sarana Pengembangan Usaha

Jasa Konstruksi

PT Adhi Karya Tbk

PT Brantas Abipraya

PT Hutama Karya

PT Istaka Karya

PT Nindya Karya

Perum Pengembangan Perumahan Nasional

PT Pembangunan Perumahan

PT Wijaya Karya Tbk.

PT Waskita Karya

Konsultan Konstruksi

PT Bina Karya

PT Indah Karya

PT Indra Karya

PT Virama Karya

PT Yodya Karya

Penunjang Konstruksi

PT Amarta Karya

PT Jasa Marga

Jasa Penilai

PT Biro Klasifikasi Indonesia

PT Surveyor Indonesia

PT Sucofindo

PT Survai Udara Penas

Jasa Lainnya

Perum Jasa Tirta I

Perum Jasa Tirta II

PT Perusahaan Pengelola Aset

Telekomunikasi

Perum Produksi Film Negara

Logistik dan Pariwisata

Pelabuhan

PT Pelabuhan Indonesia I

PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)

PT Pelabuhan Indonesia III

PT Pelabuhan Indonesia IV

Pelayaran

PT ASDP Indonesia Ferry

PT Bahtera Adhiguna

PT Djakarta Lloyd

PT Pelayaran Nasional Indonesia

Kebandarudaraan

PT Angkasa Pura I

PT Angkasa Pura II (AP II)

Angkutan Darat

Perum DAMRI

PT Kereta Api Indonesia

Perum PPD

Logistik

PT Bhanda Ghara Reksa

Perum Bulog

PT Pos Indonesia

PT Varuna Tirta Prakasya

Perdagangan

PT PP Berdikari

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

PT Sarinah

Pengerukan

PT Pengerukan Indonesia

Industri Farmasi

PT Bio Farma

PT Indofarma Tbk

PT Kimia Farma Tbk

KAWASAN INDUSTRI

PT Kawasan Berikat Nusantara

PT Kawasan Industri Medan

PT Kawasan Industri Makasar

PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma

PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam

(Persero Batam)

Pariwisata

PT Hotel Indonesia Natour

Bali Tourism Development Corporation (BTDC)

PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

Usaha Penerbangan

PT Garuda Indonesia

PT Merpati Nusantara Airlines

Dok dan Perkapalan

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

PT Dok dan Perkapalan Surabaya

PT Industri Kapal Indonesia

Pertambangan

PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)

PT Pertamina

PT Sarana Karya

PT Timah Tbk

3. Jasa pembiayaan milik Negara

Pembiayaan

Adapun perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan antara lain:

PT Danareksa (Persero) : PT Danareksa adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1976 ini melakukan kegiatan utama di bidang pasar modal dan pasar uang meliputi antara lain sebagai perusahaan pembiayaan,perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, serta pengelolaan investasi dan reksa dana. Danareksa juga melakukan usaha yang biasa dilakukanoleh perusahaan amanat (trust fund), seperti pengeluaran surat berharga yang dikaitkan dengan portofolio dari suatu perusahaan.

PT kliring Berjangka Indonesia (Persero): PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (KBI) didirikan pada tanggal 25 Agustus 1984, yang merupakan salah satu    otoritas pada industri berjangka dan derivatif di Indonesia yang saat ini sahamnya dimiliki secara penuh oleh       Pemerintah Republik Indonesia.

PERUM Pegadaian : PT Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah  bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) : PT Permodalan Nasional Madani (Persero) didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

PT Pann Multi Finance (Persero) : PT PANN Multi Finance (dahulu PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)), yang lebih dikenal dengan singkatan PT PANN, adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan kapal

PERUM Jamkrindo :

PT Perusahaan Pengelola Aset : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PPA”)  didirikan Pemerintah pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 untuk melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) yang tidak berperkara hukum.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dimaksud,  Menteri Keuangan RI dan Direktur Utama PPA menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset  tanggal 24 Maret 2004 untuk jangka waktu lima tahundan untuk selanjutnya dapat diperpanjang masing-masing untuk jangka waktu satu tahunan. 

Melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, Pemerintah memperluas maksud dan tujuan PPA dengan menambah ruang lingkup tugas baru PPA menjadi  sebagai berikut:

pengelolaan aset eks BPPN;

restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara;

kegiatan investasi;

kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

4. Struktur revenue atau pendapatan BUMN

·         BUMN sebagai development agent boleh boros atas nama

            pembangunan, sehingga manajemen memanfaatkan posisinya

            untuk keuntungan pribadi.

·         BUMN memiliki strategic position atau natural monopoli, sehingga

            revenue bersumber dari captive market yang jarang dimiliki ole

Daftar Pustaka :

http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_sei10.pdf

https://www.google.co.id/search?q=JASA+PEMBIAYAAN+MILIK+NEGARA&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=G96FVZOCBJLguQTmyYHwBw&ved=0CAcQ_AUoAg&dpr=1#tbm=isch&q=perusahaan+milik+negara&imgrc=dVin2DqAbsOHwM%253A%3B7PQvSDBb4OcSAM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F-lX5JOFmCWC0%252FUhCzjpWIyqI%252FAAAAAAAABtw%252FXqFtHuZS29Q%252Fs1600%252Flogo-bumn.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fdamaruta.blogspot.com%252F2014%252F10%252Ffungsi-dan-peran-bumn-bums-bumd.html%3B600%3B404

https://id.wikipedia.org/wiki/Kliring_Berjangka_Indonesia

http://www.pnm.co.id/

https://id.wikipedia.org/wiki/PANN_Multi_Finance

http://www.jamkrindo.com/sejarah-perusahaan

HaKI (Kekayaan Intelektual)

Nama: Hafiyya Shabrina (23213833)

2EB15

A.    Pengertian

            Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untukIntellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:

1)  Hak Cipta (copyright);

2)  Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

- Paten (patent);

- Desain industri (industrial design);

- Merek (trademark);

- Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);

- Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);

- Rahasia dagang (trade secret).

B. Sistem HKI:

            Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Sampai mana sebuah penemuan atau sebuah merk/brand harus memiliki kekayaan Intelektual?

1.      Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2.      Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pemakaian merek berfungsi sebagai:

1.         Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau             beberapa  orang secara bersama-sama atau  badan hukum dengan produksi orang lain           atau badan hukum lainnya;

2.         Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan             menyebut mereknya;

3.         Sebagai jaminan atas mutu barangnya;

4.         Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Fungsi Pendaftaran Merk :

1.      Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;

2.      Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;

3.      Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan  atau  sama  pada pokoknya  dalam  peredaran  untuk barang/jasa sejenisnya.

Prmohon :

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan yaitu:

Orang/Perorangan

Perkumpulan

Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan)

            Diatas adalah alas an kenapa kita harus menaftarkan dan memiliki HAKI karena beberapa fungsi diatas agar produk atau brand yang kita miliki tidak sama atau tidak di copy oleh orang lain.

Merk yang Tidak dapat Terdaftar:

Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut:

1.      Didaftarkan oleh pemohon yang bertikad tidak baik;

2.      Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;

3.      Tidak memiliki daya pembeda;

      4. Telah menjadi milik umum; atau

     5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan  barang  atau jasa  yang                   dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM)

UUD tentang HAKI:

   

C. Prosedur Pendaftaran Merk

Permohonan Pendaftaran Merek

1.       Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat);

2.      Pemohon wajib melampirkan:

a.      surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;

b.      surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;

c.       salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;

d.      24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;

e.      bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;

f.        fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

g.      bukti pembayaran biaya permohonan.

Jika melanggar HAKI :

            Hak cipta merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Hak kekayaan intelektual, berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

            Undang- undang mengatur mengenai pelanggaran atas hak cipta. Di dalam UU No. 19 Tahun 2002 ditegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap pelanggaran hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya. Sehingga berdasarkan ketentuan undang- undang ini, maka pihak yang melanggar dapat digugat secara keperdataan ke pengadilan niaga. Hal ini sebagaimana dibunyikan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

• Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

• Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

• Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

            Sementara itu dari sisi pidana pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Maksimal pidana penjara selama 7 tahun dan minimal 2 tahun, sedangkan pidana dendanya maksimal Rp. 5 miliar rupiah dan minimal Rp. 150 juta rupiah

Sumber:

 http://119.252.161.174/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/

http://119.252.161.174/bidang-hki/

http://119.252.161.174/sistem-hki/

http://pusathki.uii.ac.id/konsultasi/konsultasi/pelanggaran-hak-cipta-dan-akibat-hukumnya.html

https://www.dgip.go.id/produk-hukum-hki

Hukum Perjanjian (Kontrak)

Nama : Hafiyya Shabrina (23213833)

Kelas : 2EB15

HUKUM PERJANJIAN (KONTRAK)

                Kontrak atau contracts (dalam bahasa inggris) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah Peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.

                Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiabn untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hokum yang disebut perikatan (verbintenis).

                Hukum kontrak (contract of law) memiliki beberapa asas di dalam pelaksanaannya. Sebagian dari kita pasti sudah sering mendengar dan tidak asing lagi dengan asas-asas tersebut. Beberapa asas dalam hukum kontrak dimaksud yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), dan asas itikad baik. Berikut akan dipaparkan secara singkat mengenai masing-masing asas tersebut.

• 1.       Konsensualisme

           Konsensualisme berasal dari perkataan “consensus” yang berarti kesepakatan.

Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai persesuaian kehendak, artinya :apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Tercapainya sepakat ini        dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya: “setuju”, “accord”, “oke” dan lain-lain sebagainyaataupun dengan bersama-sama manaruh  tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah  pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.

                Bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu itu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah “sama”, sebenarnya tidak tepat. Yang betul adalah bahwa       yang mereka kehendaki adalah “sama dalam kebalikannya”, misalnya : yang satu ingin   melepaskan hak miliknya atas suatu barang  asal diberi sejumlah uang tertentu sebagai   gantinya, sedangkan yanglain ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia                 memberikan sejumlah uang yang disebutkan itu sebagai gantinya kepada pemilik barang.

                Dari mana dapat kita ketahui atau kita simpulkan bahwa hukum perjanjian B.W. menganut asas   konsensualise itu? Menurut pendapat kami, asas tersebut harus kita simpulkan dari pasal 1320,   yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari pasal            1338 (1) sepertidiajarkan oleh beberapa penulis. Bahkan oleh pasal 1338 (1) yang berbunyi :     “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang           membuatnya” itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang.

                Pengecualian “Asas Konsensual”

                Ada yang dinamakan perjanjian-perjanjian “ formal” atau pula yang dinamakan perjanjian “riil” itu merupakan kekecualian. Perjanjian formal adalah misalnya perjanjian “perdamaian” yang    menurut pasal 1851 (2) B.W. harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka ia tidak sah),     sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian “pinjam-pakai” yang menurut pasal 1740 baru                 tercipta dengan diserahkannya barang yang menjadi obyeknya atau perjanjian “penitipan” yang                   menurut pasal 1694 baru terjadi dengan diserahkannya barang yang dititipkan. Untuk    perjanjian-perjanjian ini tidak cukup dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu    diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata (riil).

• 2.       Pacta Sunt Servanda

      Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan   perjanjian.     Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan  harus dilaksanakan dengan itikad baik).

       Pacta sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari  dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil pronsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (promissorum implendorum obligati).

                Menurut Grotius, asas pacta sunt servanda ini timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan, yaitu :

Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus berkejasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan

Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memilik hak untuk melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak.

• 3. Kebebasan Berkontrak

             

   Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukumIndonesia tidak lepas kaitannya dengan Sistem Terbuka yang dianut Buku III KUHPerdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

                Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama yang diatur oleh undang-undang.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

o   kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

o   kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;

o   kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;

o   kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;

o   kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

o   kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullen, optional).

                Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem huk perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang

Jadi , Kesimpulannya :

Asas Kebebasan Berkontrak

                Asas kebebasan berkontrak terdapat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, maka kepada para pihak diberikan kebebasan sebagai berikut :

·         Membuat atau tidak membuat perjanjian;

·         Memilih akan mengadakan / membuat perjanjian dengan pihak yang diinginkan;

·         Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian;

·         Menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat, apakah dalam bentuk tertulis atau lisan;

Kemudian pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjiian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggungjawab para pihak, dan dibatasi oleh kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap kontrak.

3.       Asas Konsensualisme

                Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi dapat cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan menunjukkan adanya persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Asas konsensualisme ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yaitu bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Mengenai kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian telah saya bahas dalam 2 (dua) tulisan sebelumnya, yaitu Kesepakatan Dalam Perjanjian dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.

3.  Asas Pacta Sunt Servanda

                Asas pacta sunt servanda merupakan asas yang menunjukkan kepastian hukum. Dengan adanya asas ini maka kesekapakatan yang terjadi di antara para pihak mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga juga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap isi kontrak yang dibuat tersebut. Asas ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Sumber:

https://hukumperdataalfa.wordpress.com/2009/12/09/apa-yang-dinamakan-%E2%80%9Ckonsensualisme%E2%80%9D-itu/

http://rechtstat.blogspot.com/2011/01/asas-kebebasan-berkontrak-dan-batas.html

http://ngobrolinhukum.com/2014/06/27/beberapa-asas-hukum-kontrak/

http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/

https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/09/asas-asas-kontrak-perjanjian/